Tasikmalaya, Tintamerahnews.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Dampak Kekeringan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Juli 2026, di Ruang Rapat Wakil Bupati Tasikmalaya. Rakor tersebut menjadi langkah awal pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Dampak Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 sebagai upaya menghadapi ancaman musim kemarau.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Bupati Tasikmalaya, Wakil Bupati Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Kepala Perum Perhutani KPH Tasikmalaya, Kepala BPKPD, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bakesbangpol, Kepala DPUTRLH, Kepala DPKPP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial PPKBP3A, Kepala Satpol PP, Ketua Forum Camat, Ketua APDESI, Ketua Tagana, Direktur Perumda Air Minum Tirta Sukapura, perwakilan PT Bank Banten, PT Telkom Indonesia, BPR Artha Galunggung, BPR Cipatujah, BPR Artha Sukapura, PT Hini Daiki Indonesia, Asia Plaza Tasikmalaya, Yayasan Daarut Tauhiid Peduli Cabang Tasikmalaya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Tasikmalaya, serta pejabat struktural dan fungsional BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029, terdapat 11 kecamatan dan 71 desa yang masuk kategori indeks bahaya kekeringan tinggi. Kondisi tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat langkah mitigasi secara terpadu.
Di sektor pertanian, dari total 4.948 hektare lahan pertanian pada 26 kecamatan, sekitar 2.172 hektare atau 43,9 persen telah terdampak kekeringan dengan kategori ringan hingga sedang. Wilayah terdampak terluas di antaranya Kecamatan Manonjaya, Jamanis, dan Cipatujah. Sementara Kecamatan Cikalong, Salawu, dan Sukaraja dilaporkan seluruh hamparan lahan pertaniannya telah terdampak.
