Dana Desa Pusparahayu “Dijarah” Massal, Laporan Inspektorat Ungkap Kepala Desa Hingga Perangkat Berutang ke Kas Desa Hingga Rp126 Juta

banner 468x60

Tatan Sopari (Kaur Umum) Rp13.904.000 Diduga menggunakan dana desa untuk biaya perawatan istri sakit dan keperluan pribadi lainnya.

Teten Sutendi (Kasi Kesra) Rp1.176.000 Memiliki pinjaman pribadi dari BUMDes yang belum lunas.

banner 336x280

Darmawan (Direktur BUMDes) Rp7.810.000 Dana pengembalian modal BUMDes tidak dapat ditelusuri dan memiliki pinjaman pribadi dari Kas Karang Taruna.

Rudi (Ketua BPD) Rp6.000.000 Ironis, justru Ketua BPD yang melapor juga tercatat menggunakan anggaran Ketahanan Pangan 2025 untuk kepentingan pribadi.

Barang Bukti Surat Pernyataan Utang Menguatkan temuan Inspektorat, terdapat surat pernyataan hutang piutang tertanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh para pelaku di atas materai. Dalam surat tersebut, Rahmat Nugraha (mengaku sebagai Buruh Harian Lepas) mengakui memiliki tanggung jawab pinjaman pribadi dari keuangan desa sebesar Rp61.555.000 dengan jaminan Sertifikat Rumah. Perangkat lainnya seperti Ara Cuhara (Rp8,4 juta), Lili Kusnandar (Rp3,7 juta), dan Rudi Hermawan (Rp15,7 juta) juga menandatangani surat serupa dengan jaminan SPPT (Pajak Bumi dan Bangunan).

Rekomendasi Inspektorat Diabaikan?

Inspektorat dalam laporannya telah merekomendasikan Camat Puspahiang untuk memberikan sanksi tegas berupa teguran tertulis kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama atas pelanggaran prosedur pengadaan Mobil Siaga Desa yang diduga sarat konflik kepentingan karena keterikatan utang pribadi Kepala Desa dengan vendor.

Masyarakat Desa Pusparahayu, Susi Susanti, mendesak agar permasalahan ini tidak hanya berhenti di meja Inspektorat.

“Kami meminta Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Polres Tasikmalaya) untuk segera turun tangan. Ini bukan sekadar salah administrasi, ini pencurian uang rakyat kecil secara terang-terangan,” tegas Susi kepada redaksi.

Warga berharap agar dana sebesar Rp126 juta tersebut segera dikembalikan ke Kas Desa dan BUMDes untuk kesejahteraan warga Pusparahayu, bukan untuk membayar utang pribadi segelintir pejabat desa. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Pusparahayu belum memberikan tanggapan.

DDN***

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *