Persoalan semakin rumit ketika pihak yang semestinya menjadi rujukan teknis justru sulit ditemui.
Publik mempertanyakan bagaimana pengawasan dilakukan jika standar teknis tidak disampaikan secara terbuka, sementara penindakan berjalan cepat.
“Kalau standarnya memang ada, kenapa tiap dapur bentuk IPAL-nya beda-beda? Kalau pejabat DLH semuanya ke lapangan, masyarakat harus bertanya ke siapa?” ujar salah satu pengelola SPPG kepada awak media, Kamis (29/5/2026).
Masyarakat kini menuntut keterbukaan mengenai standar baku mutu seperti BOD, COD, serta kadar minyak dan lemak yang dijadikan dasar evaluasi IPAL di Kabupaten Ciamis.
Di sisi lain, petunjuk teknis SPPG dari Badan Gizi Nasional edisi Agustus 2025 memang telah mengatur kewajiban sanitasi dan pengelolaan limbah. Namun sosialisasi teknis implementasi IPAL di daerah dinilai masih kabur, sehingga tiap daerah terkesan menerapkan tafsir sendiri-sendiri.
Ribuan Porsi MBG Terancam Terganggu
Hingga berita ini diterbitkan, sebanyak 34 dapur SPPG di Kabupaten Ciamis disebut telah dihentikan operasionalnya.
Situasi tersebut berpotensi menghambat distribusi ribuan porsi program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat dan pelajar.
Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari DLH Kabupaten Ciamis terkait standar teknis IPAL yang menjadi dasar penghentian operasional sejumlah dapur MBG tersebut.
Reporter : R.Ipung
