Musi Banyuasin,Tintamerahnews.com — 15 Mei 2026, Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kondisi tersebut dinilai memengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur serta kualitas pelayanan publik yang bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Sejumlah proyek pembangunan dilaporkan mengalami perlambatan. Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah masih memerlukan perhatian dan penanganan yang optimal dari pemerintah.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi infrastruktur di beberapa kawasan mengalami penurunan kualitas. Kerusakan jalan, keterlambatan pembangunan jembatan, hingga terbatasnya sarana umum menjadi persoalan yang semakin banyak dikeluhkan masyarakat.
Rd, seorang pemuda yang aktif menyuarakan kepedulian terhadap infrastruktur daerah, menilai kondisi tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini.
“Yang perlu dipahami masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah yang sedang menghadapi keterbatasan. DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, hingga kepala daerah juga merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Rd.
Menurut dia, penyesuaian alokasi anggaran nasional membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik.
Dampak tersebut, lanjutnya, terlihat nyata pada sektor infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Kerusakan ruas Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sanga Desa, misalnya, dinilai semakin memprihatinkan.
Kondisi jalan dipenuhi lubang dalam, badan jalan mengalami retak, serta bahu jalan longsor yang menggerus lebar jalan yang tersisa.
