“Kita ingin memastikan target pembangunan periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024 khususnya bidang SPBE bisa tercapai,” paparnya.
Selain itu, kebijakan Instansi Pusat maupun Daerah tak lagi membuat atau menambah aplikasi baru yang sifatnya tidak efektif dan efisien.
“Kecuali aplikasi yang dapat memperkuat integrasi dan sinergi terhadap aplikasi yang telah ada,” tegasnya.
Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo pada kegiatan SPBE Summit yang digelar beberapa waktu lalu. Dimana beliau berpesan agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya.
Adapun Pemateri dalam kegiatan ini diantaranya, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cahyono Tri Birowo, serta pakar dari kalangan akademisi
Reporter : (Maryati)
