Ahmad menegaskan, apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran yang melibatkan aparatur pemerintah, maka penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, SEMATA meminta agar persoalan ini tidak diarahkan menjadi tuduhan personal sebelum ada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mendesak Klarifikasi Resmi DPUTRLH
Atas kejadian tersebut, SEMATA mendorong pihak DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya asal-usul puluhan botol bekas miras tersebut, bagaimana pengawasan kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Kami berharap ada evaluasi menyeluruh, bukan sekadar membersihkan botol-botol yang ditemukan, tetapi juga memastikan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi,” tegas Ahmad.
SEMATA menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagi SEMATA, menjaga nama baik Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah religius bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, melainkan juga seluruh unsur pemerintahan.
Tasikmalaya religius harus tercermin dalam tindakan, integritas, dan keteladanan, bukan sekadar slogan.
Redaksi**
