Kasus ini tidak cukup hanya dengan membatalkan kelulusan peserta yang terbukti melanggar. Aparat penegak hukum juga perlu dilibatkan apabila ditemukan unsur pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan,manipulasi alamat domisili hingga dugaan pemalsuan dokumen prestasi, harus ditindak tegas agar tidak terus berulang setiap tahun,dugaan adanya oknum ditubuh Dinas Pendidikan dan Sekolah juga menjadi kekhawatiran tersendiri adanya praktik kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru.
“Regulasi yang baik harus disertai sanksi yang jelas. Kalau memang ada pelanggaran, harus ada penegakan hukum. Jangan berhenti pada persoalan administrasi saja,”
Manipulasi dokumen dalam proses SPMB bukan merupakan persoalan baru. Modus serupa hampir selalu muncul setiap tahun karena belum ada sanksi tegas yang menimbulkan efek jera,
“Kalau tidak ada penegakan hukum, tidak ada efek jera. Akhirnya modus seperti ini akan terus terulang pada tahun-tahun berikutnya,”
Peserta yang terbukti menggunakan dokumen palsu, baik terkait domisili maupun prestasi, semestinya dikenai dua jenis sanksi, yakni sanksi administratif berupa pembatalan kelulusan dan proses hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana.
Reporter : Rinto Wahyudi//M.Lucky
