Tintamerahnews.com, Senin 18 Mei 2026 – Digitalisasi pengadaan pemerintah melalui sistem e-katalog selama ini sering dipromosikan sebagai langkah maju menuju transparansi dan efisiensi. Namun di balik tampilan sistem yang modern dan serba elektronik, celah permainan anggaran diduga masih terbuka lebar apabila pengawasan lemah dan integritas pejabat dipertanyakan.
E-katalog pada dasarnya hanya alat. Sistem secanggih apa pun tidak akan mampu menutup praktik curang apabila masih ada oknum yang bermain dalam penyusunan spesifikasi, pengaturan penyedia, hingga dugaan mark-up harga. Modusnya kini bukan lagi transaksi gelap secara terang-terangan, melainkan permainan yang dibungkus prosedur digital agar tampak legal dan administratif.
Salah satu celah yang sering disorot ialah dugaan pengondisian spesifikasi teknis. Barang atau jasa dibuat seolah-olah terbuka untuk umum, padahal kriterianya diduga sudah diarahkan agar hanya perusahaan tertentu yang bisa masuk. Persaingan sehat akhirnya hanya menjadi formalitas.
Belum lagi persoalan harga barang di e-katalog yang dalam beberapa kasus justru lebih tinggi dibanding harga pasar. Ironisnya, karena transaksi dilakukan melalui sistem resmi pemerintah, sebagian pihak menganggap harga tersebut otomatis benar dan aman dari pemeriksaan. Padahal, potensi pemborosan anggaran tetap bisa terjadi apabila tidak ada pembanding dan evaluasi independen.
