Solihin,menduga adanya persekongkolan antara pejabat BBWS serta penyedia jasa dan adanya pemaketan BBWS yang berdampak kerugian para pengusaha menengah kecil kebawah.
Solihin mengklaim adanya dugaan pemborosan keuangan negara, kebocoran keuangan negara dan adanya penyimpangan kegiatan anggaran.
“Yang telah ditetapkan didalam undang-undang APBN diduga penyalahgunaan wewenang” ujarnya.
“mohon KPK untuk memeriksa harta kekayaan para pejabat dan pengawas BBWS Citanduy, serta memeriksa laporan harta kekayaan BBWS” ucapnya.
Rencana dalam waktu dekat dan singkat bilamana tuntutanya tidak dipenuhi pihak BBWS akan melaporkan langsung ke gedung merah putih KPK.
“Dengan waktu paling lama bulan depan kita harus sudah sampai ke KPK” pungkasnya.
Wans
