Pemerhati pendidikan yang juga Ketua Forum Wartawan Priangan (Forwapi) DPC Ciamis, Ardy Sutarman, menilai birokrasi berjenjang seperti ini berpotensi menyulitkan pelayanan.
“Birokrasi kalau sudah berjenjang seperti ini akan menyulitkan. Sementara di wilayah lain justru dilakukan pemangkasan alur demi pelayanan yang cepat dan baik. Di pendidikan menengah SMA, SMK, dan SLB masih banyak hal yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di KCD XIII agar tidak menghambat proses konfirmasi, keterbukaan informasi, maupun pemberitaan yang akurat.
Pengawasan, menurutnya, dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme internal. Selain itu, lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman maupun DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Komisi V yang membidangi pendidikan, juga dinilai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan demi memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
IN***
