“Seharusnya BPJS ini bisa di gunakan, bukan malah timbul biaya-biaya seperti ini, ini sangat menciderai rasa keadilan, orang berobat saja gratis nah ini cuma check up saja untuk mengambil surat kesehatan kok bayar”, tegasnya.
Dijelaskan, jika berdasarkan analisa kami, untuk jumlah TPS yang ada di Kota Lubuklinggau ini berkisar sebanyak 635 TPS dan tiap TPS itu bakal ada 7 anggota KPPS yang di terima, sementara jika per TPS ada 10 calon anggota pendaftar artinya bisa kita kalkulasikan jumlah nya menyentuh angka hampir setengah miliar, uang ini lah yang kita pertanyakan untuk apa dan mau di Kemanakan.
“Dengan jumlah nominal sebesar itu, patut kita pertanyakan kemana dan untuk apa uang tersebut”, tanya Wo Toseh sembari menjelaskan.
Disini, sambungnya, kami juga sangat mengkhawatirkan dengan adanya praktek seperti ini karena, belum apa-apa saja sudah menunjukan cara yang tidak baik, semestinya sesuatu yang baik itu seharusnya di mulai dengan hal yang baik bukan malah sebaliknya.
Terakhir, Toseh berharap, pengambilan surat tanda sehat ini tidak mesti di bebankan kepada para calon anggota KPPS tetapi bisa di bebankan melalui kartu BPJS, agar tidak memberatkan para calon anggota dalam mengikuti seleksi dan tahapan-tahapan tes yang sudah di tentukan.(*/Ryn)
