Di sisi lain, pemerintah juga harus menegakkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah praktik pungli dalam sistem pendidikan. Pengawasan yang lebih intensif, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta jalur pengaduan yang efektif harus diperkuat agar kasus serupa tidak berulang.
Desakan yang tertuang dalam baliho tersebut bukan sekadar bentuk kemarahan, tetapi juga harapan agar pendidikan di Kota Tasikmalaya kembali ke jalur yang benar. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, bebas dari tekanan finansial yang tidak seharusnya dibebankan kepada siswa atau orang tua.
Masyarakat menginginkan sistem pendidikan yang jujur dan profesional, di mana tenaga pendidik dan pejabat terkait bekerja demi kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika perubahan bisa segera dilakukan, maka kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan akan pulih, dan Kota Tasikmalaya bisa kembali dikenal sebagai kota dengan sekolah-sekolah berkualitas.
Kini, semua mata tertuju pada Walikota Tasikmalaya. Apakah ia akan mengabaikan tuntutan ini, ataukah akan bertindak cepat untuk menyelamatkan citra pendidikan di kotanya? Jawabannya akan menentukan arah masa depan pendidikan di Tasikmalaya.
Reporter ( YD )
