KAB,TASIK TintaMerahNews.com, — Pemerintah bersama dengan berbagai pihak terkait dan komunitas desa telah meluncurkan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa dan juga program pengembangan ekonomi di tingkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kedua Program ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari peningkatan produksi pertanian hingga distribusi pangan yang lebih merata, sehingga bergulirnya perekonomian di tingkat desa dapat berjalan dengan baik dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid 19 yang melanda pada beberapa tahun silam.
Pertama yaitu melalui program ketahanan pangan, petani lokal diberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Pendekatan berbasis komunitas digunakan untuk memastikan keberlanjutan program serta partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pertanian.
Selain itu, program ini juga mengutamakan diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko kerugian akibat faktor lingkungan dan iklim yang tidak pasti. Infrastruktur pertanian seperti irigasi dan penyimpanan pangan juga ditingkatkan untuk mendukung efisiensi dalam produksi dan distribusi pangan.
Selain program Ketahanan Pangan (Ketapang), Desa juga memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi pusat perhatian dalam upaya pengembangan ekonomi di tingkat desa sebelum pandemi Covid 19, dimana BUMDes sudah berjalan. Dengan berbagai inovasi dan program yang digulirkan, BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi ketika BUMDes berjalan dengan baik.
BUMDes tidak hanya menjadi sarana untuk mengelola potensi lokal, tetapi juga sebagai wahana untuk menggerakkan roda perekonomian desa secara mandiri. Melalui berbagai unit usaha seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan layanan jasa, BUMDes harus mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan bagi desa itu sendiri ataupun bagi masyarakat desa.
Kedua program tersebut sebetulnya saling berkaitan, Dimana ketika program ketahanan pangan berjalan dengan baik, tentunya dapat dipasarkan melalui BUMDes untuk dapat menggulirkan roda perekonomian di daerah, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi dilapangan, seperti halnya di wilayah tasik utara, dimana banyaknya dugaan program ketahanan pangan dan juga BUMDes yang tidak berkembang, hal ini menjadi sorotan bagi organisasi profesi yang ada di wilayah tasik utara yaitu Forum Wartawan Tasik Utara (FORWATUR).
Ketua FORWATUR Halim Saepudin menuturkan, dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat desa, tentunya kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan serta kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal. Ini merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan di daerah dengan pemasarannya melalui BUMDes yang ada, tuturnya. Selasa (19/08/2024).
“Namun sangat disesalkan, saat ini BUMDes diduga hanya menjadi pajangan semata, dimana permodalan BUMDes yang tidak jelas didukung dengan program ketahanan pangan yang tidak ada keberlanjutannya, baik melalui ternak ikan di kolam atau bioflok, ternak kambing, ternak unggas ataupun lainnya. Hal ini bukannya berkembang malah tidak jelas dan tidak menentu,” jelas Halim.
Halim selaku ketua FORWATUR berharap, dengan banyaknya temuan ataupun dugaan masalah program ketahanan pangan dan BUMDes yang tidak berjalan dan dampaknya pun tidak dirasakan oleh masyarakat ini tentunya menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang besar bagi para pihak, baik itu pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya ataupun pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit dan pengawasan sedetail mungkin, dimana kedua program tersebut melibatkan anggaran negara ataupun uang rakyat, dan hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan serius, harapnya.
Sekjen FORWATUR Ade Global pun menambahkan, Salah satu program di desa diantaranya yaitu BUMDes, padahal keunggulan BUMDes adalah kemampuannya dalam menjalankan program-program sosial dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, BUMDes mampu merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing-masing, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan justru masyarakat tidak tahu akan tranparansi anggaran ataupun modal BUMDes, dan lebih parahnya lagi terkadang masyarakat tidak tahu jenis usaha BUMDes tersebut seperti apa, imbuhnya.
“Tentunya hal ini sangat miris, ketidaktahuan masyarakat ini apakah benar adanya ataukah pihak pemerintah desa tidak secara gamblang menyampaikan program BUMDes dan juga ketahanan pangan kepada warganya, dan ini sungguh ironis, padahal BUMDes juga berperan sebagai agen penggerak pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa, seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, dan pendidikan. Ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan,” ungkapnya.
Atas banyaknya dugaan dan temuan program ketahanan pangan dan juga adanya dugaan BUMDes yang tidak jelas, kami dari FORWATUR berharap pihak-pihak terkait baik itu Inspektorat kabupaten Tasikmalaya, Dinas PMD kabupaten Tasikmalaya dan juga APH (Aparat Penegak Hukum) segera melakukan audit dan juga pembinaan kepada seluruh desa, sehingga anggaran negara melalui dana desa yang notabene uang hasil pajak dari masyarakat, dapat dirasakan kembali dampak positifnya oleh masyarakat, bukan malah tidak jelas, Pungkasnya.
Reporter : Yana.S
