Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan dan tidak mendapatkan akses terhadap program bantuan yang telah disediakan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui dinas terkait, pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa Singasari, serta BAZNAS dapat turun langsung melihat kondisi rumah Andri sekaligus memberikan penjelasan terkait proses pengajuan bantuan yang selama ini telah ditempuh.
Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan pengusulan penerima bantuan agar program Rutilahu maupun BSPS benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang membutuhkan.
Sebab, rumah layak huni bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Sangat disayangkan apabila di kawasan ibu kota kabupaten, yang tidak jauh dari pusat aktivitas pemerintahan, masih terdapat warga yang harus berjuang mendapatkan perhatian untuk memperbaiki tempat tinggalnya.
Kini, Andri berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan program dan mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai status pengajuan bantuan yang telah disampaikan Andri.
Redaksi**
