Gaji adalah hak dasar yang menjadi tumpuan hidup keluarga ASN. Hak ini tidak boleh dijadikan bahan “eksperimen” sosial atau ekonomi untuk menambal lubang kegagalan program lain. Jika pemerintah ingin memberdayakan Kopdes atau ekonomi desa, carilah instrumen lain yang tidak berisiko tinggi. Jangan jadikan kesejahteraan para abdi negara sebagai jaminan untuk membiayai program yang sejak lahir memang tidak memiliki perencanaan yang matang.
Kesimpulan
Menyelamatkan sebuah program yang belum siap dengan cara merusak sistem yang sudah berjalan baik adalah sebuah kegagalan berpikir dalam merumuskan kebijakan publik (policy-making). Pemerintah seharusnya fokus memperkuat pengawasan dan kapasitas Kopdes secara alami, bukan dengan “menyuntikkan” dana gaji ASN secara paksa ke dalamnya.
Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, yang akan terjadi bukanlah kebangkitan ekonomi desa, melainkan kekacauan administratif, menurunnya moral kerja ASN, dan potensi krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.
Sudah saatnya pemerintah berhenti membuat kebijakan yang impulsif dan mulai berpikir menggunakan akal sehat serta data, bukan sekadar mengejar target serapan atau ego sektoral yang mengorbankan kestabilan nasional.
Reporter : Rinn/ Abeng
Sumber: Dari berbagai sumber
