menanggapi hal tersebut salah satu user e- ctalog berinisial I (28) mengatakan, Tapi apakah PPK sudah sesuai dengan aturan atau regulasi pengadaan barang dan jasa, karena di E catalog ada fitur kompetisi, dan fitur kompetisi ini bisa dilakukan di lokal, sektoral atau nasional.
” Jika PPK melakukan pemesanan paket melalui fitur kompetisi semua penyedia yang memiliki etalase sesuai dengan yang di butuhkan PPK akan otomatis terundang dan bisa melakukan penawaran harga” terangnya
Masih menurut dia, lalu PPK bisa memilih harga termurah yang di tawarkan penyedia dengan administrasi yang lengkap. tapi jika tidak dilakukan dengan fitur kompetisi atas dasar apa PPK memilih penyedia..?
Diketahui Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) melakukan pengadaan dumtruck sampah sebanyak 5 unit merk Isuzu. namun pada perjalanannya diduga terjadi saling klaim, yang melibatkan 2 oknum Anggota DPRD Kota Sukabumi.
Sementara itu terkait pengadaan Dump Truck Sampah di DLH Kota Sukabumi kordinator tim Lembaga Pengaduan Wartawan Dan Masyarakat Sukabumi (LPWS) dalam postingan media sosial Facebook menuliskan
“Di Duga Oknum KPA/ PPK dan Dua Oknum Anggota Dewan Kota Smi Bermain Mata dengan pihak Penyedia Jasa (Isuzu) dengan Metode E- Purchasing (Etalase Harga) untuk Mendapatkan Sukses Fee (Cashback) atas 5 Unit Kendaraan Pengangkut Sampah..!!
#kkn #maladministrasi” tulisnya
Komentar pun bermunculan dari para netizen, di postingan tersebut salah satu isi komentarnya,
“Cash back (keuntungan pribadi) dalam proses administrasi keuangan negara adalah korupsi !Dinas mana ini om ?” tulisnya
Jurnalis : Eka Lesmana
