Selain itu, ia juga menuntut pemaparan soal defisit Pemda Pangandaran sebesar Rp415 Milyar.
Pihaknya juga meminta DPRD Pangandaran untuk mengawasi penggunaan anggaran keuangan daerah bersama-sama masyarakat.
“Meminta melakukan audit forensik secara komprehensif dan fakta integritas,” ucapnya.
Aksi yang dilakukan diharapkan didengar oleh Pemprov Jawa Barat. Terlebih oleh Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas.
Reporter : (Dewi)
