Sementara Doni Ariansyah, Koordinator Aksi di dampingi Nofianto Koordinator Lapangan Menambahkan, Ada berapa kasus dugaan korupsi lainya, yang ditangani Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tidak berjalan maksimal, sebagimana diketahui dalam catatan kami terdapat perkara yang status sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan seperti perkara pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan Musi Rawas diserahkan ke Inspektorat.
” Selanjutnya dugaan korupsi pengadaan mesin genset RSUD Rupit di Muratara dan kerugian negara ditaksir total los dengan status perkara di SP3 kan atau dihentikan, berikutnya kasus dugaan korupsi pengadaan masker bersumber dari alokasi anggaran Covid-19 pada Dinas Koperasi dan UKM Musi Rawas dengan status kasus tinggal menunggu penetapan tersangka sejauh ini penetapan tersangka belum dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau alasan belum direstui Kejaksaan Tinggi,” terangnya.
Lebih lanjut, Disusul kasus terbaru, terkait Keberadaan Aset Tetap milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau senilai Rp.64,5 Miliar dinyatakan oleh BPK tahun 2022, tidak diketahui keberadaanya dan marak menjadi pemberitaan yang sampai kini tidak direspon Kejaksaan seakan tebang pilih. Padahal dari masalah aset tersebut terdapat Indikasi penyimpangan atas Pembebasan Lahan Bandara Silampari yang sudah dilakukan ganti rugi melalui anggaran pada Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau sejak beberapa tahun Tanah dimaksud tidak diketahui keberadaanya.
“Jika tidak ada progres dan perkembangan terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang di sampaikan, ke depan APAK akan melakukan aksi di KPK dan membuat laporan baru di KPK untuk kasus dugaan korupsi yang sama”pungkasnya.
(TIM)
