Kab, Tasikmalaya TintaMerahNews.com – (15/02/2023). Bupati Ade Sugianto SIP, hadiri acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB P 2 Dilingkungan Pemerintah Daerah bertempat di pendopo baru komplek perkantoran sekda Bojongkoneng Singaparna, sekaligus beri sambutan.
Menurut Ade, diawal kata yang terucap, mengatakan bahwa kondisi pemerintah termasuk pemerintah daerah selepas dari covid – 19, kita masih tertatih – tatih untuk membangun menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang hari ini, mohon maaf sebagaimana 2, 3 tahun yang lalu, tuturnya kita belum stabil, ditambah lagi dengan kondisi tekanan global akibat dari perang antara Rusia dan Ukraina, yang menimbulkan adanya tekanan resesi kekurangan pangan, energy, dan juga ekonomi secara umum ditambah ancaman inflasi, sehingga katanya kita mengenal gerakan ketahanan inflasi nasional, ketahanan pangan dan lain sebagainya, membuat kondisi pemerintah kita ini RIPUH, kilah Ade.
Dikatakan bupati, dan dijelaskan kembali seperti tadi mungkin mendapat gambaran, bagaimana kapasitas fiskal kita dalam mengejar visi, misi target perencanaan pembangunan dan mengadvokasi permasalahan masyarakat jauh drastis sekali. Saya (ade) telah mencatat hampir tidak kurang 500 miliar pada tahun 2021, Pemerintah Daerah kehilangan anggaran, pungkasnya.
Bupati Ade Sugianto SIP, bersikap hiperbola pada peserta yang hadir yang terdiri dari sebagian para camat dan para kepala desa, dengan segala kerendahan hati dengan berkata-kata mohon maaf dan tidak ingin punya rasa menggurui dan hanya sedikit menekankan, bila tadi mendengarkan penjelasan Kaban Roni Sahroni, tentang kemandirian dan kapasitas fiskal, terkadang agak susah membedakan istilah ekonom dan Adepun sedikit merasa takut akan kejelasannya, biarlah hanya Kaban saja sendiri yang ngerti, ujarnya. Buat kita yang wajar – wajar saja, karena ketidak mengertian dan bukan bidangnya, apalagi pak kades dan bu kades, menambahkan sambil mengatakan bahwa kita bupati dan kepala desa adalah pemimpin politis bukan praktis.
Dalam penjelasan yang lain Ade mengumbar bila melihat data penjelasan tentang angka – angka terkadang bukannya segar malahan menjadi ngantuk, katanya berkilah.
Bupati Ade Sugianto SIP minta Sekda Dr. H. Muhamad Zen, bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran semua pihak, karena masalah pajak harus kita galakan betul, bukan hanya sekedar taat, harus profesional, akuntabel dan transparan, termasuk cepat. Dunia ini tidak membiarkan orang sekarang bergerak lambat dan mudah – mudahan untuk memotivasi ini, tak ada salahnya sekda untuk memberikan bantuan khusus kepada desa.
Kembali kepada bahasan semula tentang masalah ekonomi. Ade tidak akan terlalu jauh membahas kapasitas fiskal kita yang menurun, kemampuan kita untuk mengadvokasi, kira-kira kapasitas fiskal kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lugas adalah APBD, bupati sambil minta kaban membenarkan. Jadi kemampuan dan keuangan kita untuk menanggulangi masalah, disuatu sisi mengejar visit – misi dan target RPJP, serta mengingatkan, bahwa bupati dan para kepala desa merupakan yang terakhir dalam satu putaran pembangunan selama 25 tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang, barangkali lupa bahwa perjalanan pemerintah ini tidak mandiri, dalam kinerja 5 tahun dan tidak mandiri dalam melepaskan tanggung jawab.
Tahun 2025 kedepan, ditengah – tengah sibuknya menyelsaikan pilkada, kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang untuk 25 tahun kedepan, bupati mengharapkan penyusunan untuk esok jangan sampai berimajiner terbang tinggi diatas awan, asal enak didengarnya, dan akhirnya tak bisa terlaksana maksud dan tujuannya, dan rencana diharapkan berbasis pada kepentingan dan potensi rakyat. Yang jelas tidak berbasis kepada mimpi, ucap Ade.
Banyak hal yang disampaikan Bupati Ade Sugianto dalam acara Penyerahan SPPT & DHKP PBB P 2, khususnya mengenai pemotongan yang dilakukan pemerintah pusat dengan istilah recofusing untuk yang pertama, kedua cut off dan yang terakhir ada istilah yang menurutnya semakin tidak bisa dimengerti.
Ada hal yang membuat peserta yang hadir menjadi lebih mengerti tentang peran dan tupoksi sekretaris daerah, oleh karena bupati menjelaskannya secara gamblang. Menurutnya tugas dan peran Sekda. Kinerja sekretaris daerah bila diibaratkan sama dengan jabatan perdana menteri, jadi aslinya yang menjalankan pemerintahan itu adalah Sekda, seperti untuk pelaksana anggaran, penanggung jawab, koordinator keuangan, penanggung jawab asset adalah sekda, tutur Ade.
Jadi kinerja Bupati jelas lepas, kalau melihat seperti itu bupati apa bisa korupsi, mau dimana korupsinya katanya. Pegang Keuangan tidak, pegang kewenangan sudah diberikan, sambil bertanya kepada semua peserta yang hadir, kini bupati bisanya apa, dan Bupati Ade Sugianto SIP, menjawab pertanyaannya sendiri dengan lantang, bupati bisanya NIPU!!?. Disambut gelak tawa Peserta yang hadir.
Iwan Singadinata.
