Tak hanya soal legalitas dan kualitas makanan, persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) turut menjadi sorotan. Menurut Tasikmalaya Progressive Society, sejumlah dapur MBG belum memiliki IPAL yang strategis dan sesuai standar, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi dapur.
Melalui surat audiensi tersebut, Tasikmalaya Progressive Society mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi diminta mencakup aspek perizinan, standar operasional dapur, kualitas menu, hingga pengelolaan limbah.
Mereka berharap dengan di layangkan surat audiensi ini dapat menjadi ruang dialog terbuka guna mencari solusi konkret demi memastikan program berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
NN
