Jakarta,TintaMerahNews.com – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) Sultra – Jakarta kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Plt Bupati Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas perkara dugaan suap dan gratifikasi terhadap sejumlah anggota legislatif Koltim, Rabu (12/7/2023).
Salah satu pengurus FAMHI Sultra – Jakarta, Fahril Wael menjelaskan, bahwa kasus perkara dugaan suap tersebut secara kelembagaan telah resmi dilaporkan ke KPK RI.
Wael mengatakan, korupsi adalah merupakan kategori tindakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang senantiasa menjadi musuh utama yang patut untuk di perangi secara bersama-sama.
Karena, kata Wael, akibat dari korupsi adalah meningkatnya angka kemiskinan serta akan membawa dampak buruk terhadap stabilitas ekonomi dan sistem pelayanan publik pada suatu negara.
Wael menambahkan, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah Negara Hukum. Maka sudah sepantasnya di negeri ini tidak ada yang kebal Hukum, siapapun dia ketika bersalah harus diproses sesuai dengan mekanisme Undang-Undang yang berlaku, dan aparat penegak hukum harus menjamin prinsip-prinsip hukum itu.
Wael menjelaskan, kasus dugaan suap ini berawal dari pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur tahun 2022.
“Terkonfirmasi dari Anggota DPRD Koltim saudari RS yang ikut menerima “dengan kata sandi Donat”.
Bahwa dalam pertemuan itu, AA Merancang rencana agar dalam pemilihan di DPRD Kolaka Timur bisa dia memenangkan pertarungan wakil Bupati Kolaka Timur, AA kemudian memerintahkan timnya untuk melobi Anggota DPRD Kolaka Timur dari fraksi partai pengusung saudari DM. Setelah pertemuan di Hotel Sutan Raja Kolaka kemudian timnnya bergerak yang dikomandoi SN yang merupakan Ketua DPRD Kolaka Timur dari Fraksi Nasdem, dan akhirnya bisa menarik Golkar 2 suara, Gerindra 2 suara dan PAN 1 suara,” jelas Wael.
