Menurut Kepala Desa Kertaraharja, syarat tersebut telah dipenuhi. Lahan disiapkan secara swadaya. Namun hingga kini, setelah kepemimpinan daerah berganti beberapa kali, bangunan permanen yang dijanjikan belum juga berdiri.
“Lahan sudah kami sediakan secara swadaya, tapi sampai kepemimpinan berganti hingga tiga bupati, janji tersebut belum juga terealisasi. Kami tidak bisa menggunakan Dana Desa untuk membangun sekolah karena terbentur aturan,” tegas Agus.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan komitmen pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil.
Dua Guru Mengabdi di Tengah Keterbatasan
Di balik kondisi bangunan yang memprihatinkan, proses belajar mengajar tetap berlangsung berkat dedikasi dua orang tenaga pendidik, yakni seorang guru kelas berstatus Sukwan dan seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Perjuangan siswa pun belum selesai. Setelah lulus kelas 2, mereka masih harus berjalan sekitar 2 kilometer menuju SDN Kubangsari untuk melanjutkan pendidikan di kelas 3.
Menunggu Negara Hadir
Hampir sepuluh tahun sejak kelas jauh itu berdiri, kondisi bangunan semakin lapuk dan dinilai tidak lagi layak digunakan. Sementara masyarakat hanya bisa berharap agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan ruang kelas permanen.
Kasus kelas jauh SDN Kubangsari menjadi potret masih adanya kesenjangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Di saat berbagai program peningkatan kualitas pendidikan terus digaungkan, masih ada puluhan anak yang harus mempertaruhkan kenyamanan bahkan keselamatan mereka hanya untuk memperoleh hak dasar berupa pendidikan yang layak.
Redaksi akan berupaya meminta tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya mengenai kondisi kelas jauh SDN Kubangsari, termasuk langkah konkret yang akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas permanen bagi para siswa.
Redaksi**
