Kota Tasikmalaya,Tintamerahnews.com – Sistem e‑katalog yang seharusnya menjadi instrumen transparansi dan efisiensi belanja pemerintah kini menuai sorotan. Pasalnya, banyak perusahaan yang terdaftar hanya sebatas administrasi sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), namun tidak memiliki usaha nyata di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya.Rabu 20/5/2026
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Tasikmalaya, Asep Setiadi, angkat bicara terkait fenomena ini. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha lokal yang benar‑benar menjalankan kegiatan usaha sesuai bidangnya.
“E‑katalog seharusnya menjadi wadah yang fair dan sesuai dengan realita usaha. Jika hanya sebatas administrasi KBLI tanpa usaha nyata, maka masyarakat dan pelaku usaha lokal yang dirugikan,” tegas Asep Setiadi.
Ia menambahkan, regulasi yang ada seperti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), harus ditegakkan secara konsisten. Hal ini agar sistem e‑katalog tidak sekadar formalitas, melainkan benar‑benar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
