“Kalau aturan bisa dilangkahi seperti ini, untuk apa ada mekanisme LPJ? Ini bisa jadi preseden buruk bagi desa-desa lain,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Publik kini menunggu langkah dari instansi berwenang, mulai dari inspektorat hingga dinas terkait, untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan agar persoalan ini terang benderang.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi hal penting agar kepercayaan publik tetap terjaga serta mencegah potensi kerugian keuangan negara.
Reporter : NN
