Kab Tasikmalaya, TintaMerahNews.com – Majelis Reformis Tasikmalaya (MRT) gelar audiensi bersama Komisi I DPRD, Dinas PUTRKPLH, Inspektorat, RSUD SMC dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tasikmalaya. Audiensi tersebut bertempat di Gedung Serbaguna I kantor DPRD Kab. Tasikmalaya, Senin(18/09/2023).
Audiensi tersebut tak lain untuk mempertanyakan perihal tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK TA 2019 – TA 2023.
Eka Yuda Permana selaku bendahara MRT mengatakan, pertama Ia berterima kasih kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait yang sudah hadir dalam audiensi tersebut.
“Evaluasi kali ini berjalan lancar, namun satu hal perihal Bankeu yang angkanya 3,9 M itu dikatakan oleh Inspektorat, kasus tersebut telah dilimpahkan ke kejari Kab.Tasikmalaya,” Kata Eka
Namun Eka menyayangkan kepada Bupati, Sekda, Dinas Sosial dan pihak Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya yang sudah diundang untuk hadir, namun tidak bisa hadir dalam audiensi tersebut.
“Berulang-ulang kali mereka mangkir dari setiap audiensi yang kami lakukan. Padahal TAPD dan proses pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang sarat dengan mal administrasi dan sudah terbukti dalam LHP BPK adanya tindak pidana korupsi,” Ujar Eka
