“Tak dipungkiri, rokok ilegal masih banyak ditemukan dan alokasi 10 persen DBHCHT akan digunakan untuk penegakan hukum dan edukasi terhadap bahaya rokok ilegal,” tambahnya.
Rokok ilegal lanjut Akbar, tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga merugikan industri tembakau dan kesejahteraan ekonomi.
Untuk itu, Pemkab Majalengka berkomitmen memerangi peredaran rokok ilegal dan memanfaatkan DBHCHT untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Dalam alokasinya diperuntukkan, 10 persen dialokasikan untuk penegakan hukum, 40 persen untuk kesehatan, dan 50 persen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini terang Akbar, dilakukan karena peredaran rokok ilegal meresahkan dan merugikan keuangan negara. Dengan mengatur penggunaan DBHCHT, Pemkab Majalengka berharap dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)
