RPD menyoroti ketimpangan sosial yang nyata antara gaya hidup para pejabat dengan kondisi riil di lapangan.
“Miris di tengah masyarakat yang susah untuk sekadar makan, mereka malah seenaknya menggunakan uang rakyat buat ‘pelesiran’ dengan dalih perjalanan dinas. Jika benar kegiatan itu ada, kami menuntut transparansi penuh. Ingat, mereka itu wakil rakyat bukan bos rakyat.”Ujar Dadan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan berkali-kali kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat.
Namun, pucuk pimpinan legislatif tersebut cenderung menghindar. Panggilan telepon maupun pesan singkat Via WhatsApp tidak mendapatkan respons yang semestinya.
Hanya ada satu balasan singkat dan enigmatik (misterius) saat wartawan menanyakan keberadaannya serta tanggapan mengenai issue anggaran tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi hanya menjawab singkat.
“WFH, tentang anggaran itu korek aja, bisi ada fiktif.”tulisnya dalam pesan singkatnya.
Namun, saat wartawan mencoba mendalami maksud dari pernyataan “korek saja” dan “bisi (khawatir) ada fiktif” tersebut melalui telepon langsung, ponsel yang bersangkutan kembali tidak diangkat.
Sikap bungkam dan jawaban “WFH” (Work From Home) dari pimpinan dewan di tengah isu krusial ini justru semakin memperlebar spekulasi publik terkait adanya ketidakberesan dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas tahun 2026.
Masyarakat kini menanti keberanian lembaga pengawas keuangan untuk membedah potensi kerugian Negara di balik angka Rp 7,1 miliar tersebut.
***
