Seagai tindak lanjut, DPP BAKI akan menempuh tiga langkah.
Langkah pertama, melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Bupati Tasikmalaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan BPBD Kabupaten Tasikmalaya, guna meminta penjelasan dan rincian penggunaan BTT Tahun 2025.
Langkah kedua, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan BTT tersebut.
Langkah ketiga, jika dari hasil audit ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara, DPP BAKI akan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Uge Teo Saputra menegaskan, sorotan yang disampaikan DPP BAKI bukanlah tuduhan, melainkan bentuk kontrol sosial agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya meminta agar pemerintah membuka data. Jika penggunaan BTT sudah benar, tentu tidak ada yang perlu ditutupi. Keterbukaan akan menjawab semua keraguan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, BTT seharusnya menjadi instrumen negara untuk hadir dengan cepat saat masyarakat tertimpa musibah. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan dari pos BTT harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada rakyat.
“Uang BTT adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak. Penggunaannya harus kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya mereka yang tertimpa bencana,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya untuk meminta konfirmasi kepada Bupati Tasikmalaya, Kepala BPKAD, dan Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya terkait sorotan DPP BAKI tersebut.
Reporter : YD
