Tasikmalaya ,TintaMerahnews.com – Dewan Pimpinan Pusat Badan Anti Korupsi Indonesia (DPP BAKI) meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 yang nilainya diperkirakan mencapai Rp25 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPP BAKI, Uge Teo Saputra, menyusul adanya informasi bahwa anggaran BTT tersebut telah terserap habis sebelum akhir tahun anggaran, sementara kebutuhan penanganan darurat di sejumlah wilayah masih berlangsung.
“Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran yang bersifat khusus. Penggunaannya hanya diperbolehkan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat ditunda, dan untuk pelayanan dasar masyarakat yang tidak terduga,” ujar Uge Teo Saputra kepada wartawan di Singaparna, Minggu (10/11/2026).
Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pencairan BTT harus didahului dengan penetapan status tanggap darurat oleh Kepala Daerah atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
DPP BAKI menyoroti sedikitnya lima hal terkait pengelolaan BTT Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
1, penyerapan anggaran yang dinilai terlalu cepat. DPP BAKI mempertanyakan apakah penyerapan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan darurat yang sesungguhnya.
2, belum adanya publikasi rincian penggunaan BTT kepada masyarakat. Hingga saat ini, publik belum mengetahui secara rinci kegiatan apa saja yang dibiayai dari BTT, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran per kegiatan.
3,adanya dugaan penggunaan BTT untuk kegiatan yang bukan merupakan keadaan darurat. DPP BAKI menilai, jika hal tersebut terbukti, maka penggunaan BTT telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
4,kelengkapan dokumen administrasi, khususnya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat untuk setiap pencairan BTT. DPP BAKI meminta agar dokumen tersebut dapat ditunjukkan kepada publik.
5,pertanggungjawaban penggunaan anggaran. DPP BAKI meminta agar laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti yang sah, seperti berita acara penyerahan bantuan, dokumentasi foto, serta daftar penerima yang jelas.
