Diduga kuat persoalan muncul akibat belum optimalnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan, serta adanya percepatan pelaksanaan program yang tidak diiringi dengan pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan standar operasional.
Selain itu, muncul keluhan terkait menu yang tidak sesuai standar gizi, seperti praktik “bundling” atau perapel-an menu yang hanya berisi susu dan buah tanpa komponen makanan utama lainnya. Hal ini memunculkan dugaan adanya efisiensi anggaran yang berlebihan atau ketidaksesuaian dalam perencanaan distribusi makanan.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan penerima manfaat jika aspek higiene sanitasi tidak terpenuhi. Di sisi lain, kualitas gizi yang tidak sesuai standar dapat mengurangi efektivitas program MBG dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Minimnya transparansi dan sulitnya pihak pengelola dapur dikonfirmasi juga memperkuat kekhawatiran publik terhadap tata kelola program. Jika tidak segera dibenahi, persoalan ini dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tersebut.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperketat pengawasan, serta memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar perizinan dan kualitas layanan. Program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat ini dinilai harus dijalankan secara akuntabel dan sesuai regulasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Reporter : NN
