Tasikmalaya, Tintamerahnews.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC).
Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.
UHC bertujuan untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus membayar.
Supaya tepat sasaran bagi penerima manfaat, berbagai leading sector bersinergitas dalam upaya percepatan capaian UHC tersebut. Baik itu dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil maupun BPJS.
Kepala Bidang Linjamsos Agus Sukmana mengatakan Ia punya satu perencanaan yang memang nanti melihat nya kepada juklak juknis. Karena menurutnya Ia tidak mau keluar dari itu dan kebetulan di Linjamsos itu yang ada keterkaitan PBI tentang kepesertaan JKN dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nya.
“Mudah-mudahan kedepan apa yang kita harapkan oleh kita semua terutama untuk Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tuh mencapai target UHC 95% yang untuk saat ini kami baru mencapai 75% sekian yang Insya Allah dalam waktu tidak akan lama akan tercapai. Tetapi juga kami menunggu arahan-arahan dari para pemangku kebijakan Kabupaten Tasikmalaya supaya nanti kita sama-sama enak,” ujar Agus saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (26/06/2023).
“Jangan sampai ini ada bantuan kuota yang harus direalisasikan tentang PBI ke masyarakat nanti nya salah dong, kasihan masyarakat, jadi harus betul-betul yang tidak mampu,” Lanjut Agus
Tetapi tetap Ia juga terus berkoordinasi komunikasi dengan lintas sektor dari Dinas Kesehatan dan BPJS sendiri.
“Alhamdulillah koordinasi dan komunikasi berjalan dengan baik, meskipun saya baru disini,” Kata Agus
Ditempat yang sama, Karnadi selaku Ketua Tim Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan dari Dinas kesehatan mengatakan, Ia akan memaksimalkan biaya dari program JKN untuk kepesertaan masyarakat terutama yang membutuhkan.
“Kami dari Dinas Kesehatan yang notabene bagian dari pembiayaan. Sehingga kami ingin memaksimalkan biaya tersebut untuk kepesertaan terutama masyarakat-masyarakat yang membutuhkan,” Ujar Karnadi
Maka dari itu Dinas Kesehatan bekerja sama dengan lintas terkait terutama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan BPJS untuk melaksanakan pemadanan data tersebut. Sehingga data yang betul-betul kita sampaikan ke BPJS datanya akurat.
“Sehingga yang kita harapkan UHC Tahun 2024 minimal bisa tercapai. Kalau sudah tercapai, UHC manfaatnya untuk masyarakat juga. Kami dari seksi pembiayaan terutama ingin memaksimalkan dana tersebut untuk kepesertaan,” lanjut Karnadi
Sementara dari Kepala BPJS Kab. Tasikmalaya Erdiansyah mengatakan, ada tiga segmen yang akan fokus untuk percepatan capaian UHC. Yaitu, Pemadanan data, PBI APBD dan Non ASN.
“Pertama mungkin Dinas Sosial akan terus melakukan mencari prioritasi dan validasi PBI JK. Kedua fokus ke segmen PBI APBD, nah itu yang ada dikendali kita sesuai tadi yang disampaikan Pak Karnadi dari anggaran. Terakhir mungkin dari Non ASN. Kebetulan Pak Sekda sudah mengeluarkan surat edaran tahun 2020, harapannya yang kerja di SKPD Non ASN didaftarkan melalu SKPD nya masing-masing, jadi jangan dibebankan ke Pemerintah Daerah,” ujar Erdi.
Tahun ini juga BPJS akan mengkampanyekan Desa UHC. Kebetulan di tiga wilayah cabang kerja BPJS kota, kabupaten dan garut. Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang ditunjuk contohnya ada di Kecamatan Taraju Desa Raksasari.
“Nah kita kan lagi menggenjot Desa UHC. Mungkin bisa ditanya apa sih manfaat Desa UHC? Beberapa testimoni sudah merasakan secara tidak langsung. Tentunya manfaatnya bukan tentang materi, tapi minimal dari pelaksanaan sosialisasi kesehatan sudah terminimalisir,” pungkasnya (Deden)
