Ditempat yang sama, Karnadi selaku Ketua Tim Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan dari Dinas kesehatan mengatakan, Ia akan memaksimalkan biaya dari program JKN untuk kepesertaan masyarakat terutama yang membutuhkan.
“Kami dari Dinas Kesehatan yang notabene bagian dari pembiayaan. Sehingga kami ingin memaksimalkan biaya tersebut untuk kepesertaan terutama masyarakat-masyarakat yang membutuhkan,” Ujar Karnadi
Maka dari itu Dinas Kesehatan bekerja sama dengan lintas terkait terutama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan BPJS untuk melaksanakan pemadanan data tersebut. Sehingga data yang betul-betul kita sampaikan ke BPJS datanya akurat.
“Sehingga yang kita harapkan UHC Tahun 2024 minimal bisa tercapai. Kalau sudah tercapai, UHC manfaatnya untuk masyarakat juga. Kami dari seksi pembiayaan terutama ingin memaksimalkan dana tersebut untuk kepesertaan,” lanjut Karnadi
Sementara dari Kepala BPJS Kab. Tasikmalaya Erdiansyah mengatakan, ada tiga segmen yang akan fokus untuk percepatan capaian UHC. Yaitu, Pemadanan data, PBI APBD dan Non ASN.
“Pertama mungkin Dinas Sosial akan terus melakukan mencari prioritasi dan validasi PBI JK. Kedua fokus ke segmen PBI APBD, nah itu yang ada dikendali kita sesuai tadi yang disampaikan Pak Karnadi dari anggaran. Terakhir mungkin dari Non ASN. Kebetulan Pak Sekda sudah mengeluarkan surat edaran tahun 2020, harapannya yang kerja di SKPD Non ASN didaftarkan melalu SKPD nya masing-masing, jadi jangan dibebankan ke Pemerintah Daerah,” ujar Erdi.
Tahun ini juga BPJS akan mengkampanyekan Desa UHC. Kebetulan di tiga wilayah cabang kerja BPJS kota, kabupaten dan garut. Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang ditunjuk contohnya ada di Kecamatan Taraju Desa Raksasari.
“Nah kita kan lagi menggenjot Desa UHC. Mungkin bisa ditanya apa sih manfaat Desa UHC? Beberapa testimoni sudah merasakan secara tidak langsung. Tentunya manfaatnya bukan tentang materi, tapi minimal dari pelaksanaan sosialisasi kesehatan sudah terminimalisir,” pungkasnya (Deden)
