Kab,Tasikmalaya TintaMerahNews.com – Diduga banyak nya kejanggalan pada beberapa pekerjaan yang ada di Bidang Jalan Dinas PUTRKPLH dimulai dari TA 2020 sampai TA 2022. Sehingga LSM Satria Muda Nusantara (SAMUDRA) angkat bicara soal pekerjaan yang ada di Dinas tersebut.
Awalnya, pada minggu lalu LSM Samudra gelar audiensi di Dinas PUTRKPLH untuk mempertanyakan beberapa pekerjaan yang mereka duga banyak kejanggalan. Namun, pada saat audiensi Kepala Dinas beserta Kepala Bidang sedang dinas luar.
Ketua LSM Samudra Ananto Wibowo, SH mengatakan, aksi damai nya pada minggu lalu belum cukup, dikarenakan yang memberikan penjelasan hanya Sekretaris Dinas yang baru saja dilantik.
“Kita adakan aksi damai kembali bersama Dinas PUTRKPLH, karena pada minggu kemarin yang memberikan penjelasan hanya Sekdis yang baru dilantik,” Ujar Ananto saat ditemui dikawasan Gedung Bupati, Rabu (29/03/2023).
Aksi damai/audiensi yang ke dua kalinya akan dilaksanakan hari besok untuk mempertanyakan beberapa pekerjaan jalan pada TA 2020-2022.
Adapun pekerjaan yang mereka duga memiliki kejanggalan salah satunya Ruas Jalan Dalam Kota Singaparna Singaparna Kec. Singaparna dengan pagu ±3,8M yang dilaksanakan oleh CV Mitra Kencana.
Ananto bersama rekan-rekan nya menduga bahwa jelas pekerjaan tersebut adanya kekurangan volume yang sesuai dengan kontrak.
“Masyarakat juga bisa menilai sendiri dengan pekerjaan tersebut. Kalaupun pekerjaan itu terasa baik, tidak akan bergelombang seperti itu. Itu kaya permainan ombak banyu seperti dipasar malam” Ujar Ananto dengan kata bercandanya.
Bukan hanya itu saja, terkait pekerjaan yang menjadi temuan BPK mereka juga mempertanyakan nya. Pasalnya, kata Ananto, pekerjaan yang menjadi temuan BPK harus ada kejelasan tentang sudah berapa pengembalian keuangan negara ke dalam Kas Daerah sejak TA 2020-2022.
“Itu kita akan tanyakan besok dalam audiensi. Jelas tentunya harus ada keterbukaan sesuai dengan regulasi yang ada,” Lanjut Ananto.
Kalaupun tidak ada ketegasan atau keterbukaan pada hari besok saat audiensi, Ananto bersama rekan-rekan nya akan lanjut melaporkan ke pihak APH.
“PPK harus tegas dan berani membuka tentang pengembalian keuangan negara. Kalau saja besok tidak ada kejelasan, kita akan laporkan hal ini ke APH” Pungkas Ananto
Red
