Sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik di Tasikmalaya pun mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Mereka menilai, jika lembaga pengawas saja abai terhadap prinsip transparansi, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar soal papan proyek. Ini soal komitmen terhadap transparansi. Jika Inspektorat saja melakukan kegiatan tanpa papan informasi, bagaimana mereka bisa menegur OPD lain yang melakukan hal serupa?” tegas seorang aktivis.Selasa (10/02/2026)
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya terkait kegiatan pengecatan tersebut, termasuk sumber anggaran dan nilai proyeknya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik harus menjadi prinsip utama, terlebih di lingkungan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.
Jika benar proyek tersebut menggunakan anggaran daerah namun tanpa papan informasi, maka hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip good governance yang selama ini terus digaungkan.
Tim**
