Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan mengenai kapasitas dan kewenangan kelompok yang disebut sebagai Sahabat Aslim. Apakah mereka memiliki mandat resmi dari pemerintah untuk melakukan pendampingan teknis, atau justru berperan sebagai pihak yang menghubungkan penerima bantuan dengan kontraktor tertentu.
Fakta bahwa nama perusahaan disebut dalam proses konsultasi sebelum pekerjaan berjalan semakin memperkuat tuntutan agar dilakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan revitalisasi tersebut. Sebab program yang bersumber dari uang negara tidak boleh membuka ruang bagi praktik titip proyek, pengaturan pelaksana, maupun konflik kepentingan yang berpotensi merugikan prinsip transparansi.
pengawas internal pemerintah, serta instansi terkait perlu segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses seleksi penerima bantuan dilakukan, siapa yang mendampingi sekolah di lapangan, dan atas dasar apa sebuah perusahaan dapat direkomendasikan kepada penerima bantuan.
Apabila benar terdapat arahan yang mengarah pada penggunaan kontraktor tertentu, maka persoalan ini tidak lagi sekadar teknis pelaksanaan pembangunan sekolah, melainkan menyangkut integritas tata kelola program revitalisasi pendidikan yang dibiayai oleh negara. Tanpa penjelasan yang transparan, dugaan setingan proyek akan terus menjadi pertanyaan besar yang menggerus kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
Y.D
