“Lanjut Asep Simpenan,Tidak hanya itu, LSKP mendorong APH supaya proses hukum dapat dilakukan dengan terang benderang, transparan dan berjenjang dalam menginformasikan perkembangan proses hukum ke masyarakat untuk edukasi politik dan hukum ke masyarakat sekaligus menambah kepercayaan publik ke APH,”Ujarnya
Kita tidak ingin hal hal tindakan seperti ini terjadi lagi di kabupaten Tasikmalaya, apalagi ini berhubungan dengan sarana pendidikan dan keagamaan di rasa itu sangat penting untuk kebutuhan di masyarakat dan generasi ke depan.
DPRD yang seharusnya mewakili aspirasi masyarakat ini tidak sepantasnya melakukan pemotongan apalagi pemotongan ini di lakukan di lembaga keagamaan yg sudah jelas mempunyai peran penting untuk mendidik generasi anak bangsa,”Pungkasnya
Red
