SUKABUMI,Tintamerahnews.com – Di balik wajah media yang nampak aktif dan profesional, tersembunyi praktik bisnis yang menyalahgunakan profesi jurnalistik. Sekelompok individu yang dulunya dikenal sebagai wartawan, kini telah bertransformasi menjadi makelar proyek, dengan media sebagai kedok untuk mengakses dana publik dan proyek pemerintah.
Mereka menganggap dirinya wartawan senior dan profesional ini bukan hanya mengelola media, tetapi juga memanfaatkan posisi mereka untuk meraup keuntungan finansial dengan cara yang jauh dari etika jurnalistik,09/05/2026.
Di Indonesia khususnya di Sukabumi fenomena ini semakin marak dengan berkembangnya media berbasis digital. Dengan hanya bermodal domain web dan hosting tahunan, sejumlah individu yang dahulu berkecimpung dalam dunia jurnalistik membangun perusahaan pers yang hanya ada di atas kertas.
Mereka mendirikan badan hukum dan menyusun struktur redaksi fiktif, namun sebenarnya media mereka lebih mirip kantor palsu, hanya untuk numpang alamat. Terkadang, alamat redaksi mereka tercatat di pelosok pedalaman atau di rumah pribadi seseorang. Keberadaan fisik kantor mereka tidak ada, dan kegiatan mereka lebih mirip upaya untuk menciptakan kesan profesional semata.
Sertifikat kompetensi yang mereka dapatkan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tak lebih dari alat untuk menambah kredibilitas palsu, sementara di baliknya, mereka menjalankan bisnis iklan yang tak pernah terdaftar secara resmi. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan melakukan penawaran jasa pemasangan iklan kepada instansi pemerintah, dengan tagihan yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.
Namun, bisnis mereka tak hanya berhenti di pemasangan iklan. Sejumlah individu ini juga terlibat dalam bisnis lain, seperti pemasangan baliho, calo pengadaan barang dan jasa, serta layanan event organizer yang tidak terdaftar.
Dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan menawarkan jasa sebagai perantara untuk memperlancar proyek-proyek pemerintah, menjadikan mereka lebih mirip makelar ketimbang jurnalis yang seharusnya mengutamakan integritas.
Seorang pejabat humas di salah satu instansi pemerintah Sukabumi mengungkapkan rasa frustrasinya,
“Mereka sering menghubungi kami, menawarkan iklan, bahkan iklan yang tidak pernah kami minta. Kemudian mereka menekan untuk pembayaran, bahkan ketika tidak ada pengesahan atau relevansi. Ini merugikan anggaran pemerintah.”
Bukan hanya iklan dan baliho yang menjadi sumber pendapatan mereka. Praktik bisnis lain yang melibatkan mereka termasuk pengadaan barang dan jasa, serta event organizer. Beberapa bahkan secara terang-terangan mengambil peran sebagai tenaga ahli atau konsultan kehumasan di berbagai dinas. Dengan begitu, mereka tidak hanya memanfaatkan media sebagai alat transaksi, tetapi juga memperluas jaringan mereka di dalam struktur pemerintahan.
